HARGOREJO – Pemerintah Kalurahan Hargorejo menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Perencanaan Kalurahan pada Senin, 11 Mei 2026. Kegiatan strategis ini didanai sepenuhnya menggunakan anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan berlokasi di Aula Kalurahan Hargorejo. Pelaksanaan bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para aparatur dan lembaga kemasyarakatan dalam menyusun dokumen rencana pembangunan yang sistematis, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi terbaru. Forum ini dihadiri oleh berbagai unsur penting kalurahan, meliputi Pamong dan Staf Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL), Tuwanggana, Tim Penggerak PKK, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), serta perwakilan Kader Kesehatan.

Aktivitas utama dalam bimtek ini berfokus pada pemaparan materi teknis mengenai tata cara penyusunan rencana kerja tahunan dan jangka menengah. Amin Adiyarti, S.E., M.Acc. dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Kabupaten Kulon Progo hadir sebagai pemateri tunggal. Materi yang disampaikan membedah secara runtut alur birokrasi perencanaan di tingkat kalurahan. Proses ini berjalan mulai dari tahap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal), dilanjutkan ke Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal), hingga bermuara pada penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).

Selain membahas siklus perencanaan makro, bimtek ini secara khusus mengulas arah kebijakan nasional terkait pemanfaatan Dana Desa (DD). Terdapat beberapa sektor prioritas yang wajib menjadi fokus pengalokasian anggaran oleh tim perencana Kalurahan Hargorejo, antara lain:
1. Bantuan Sosial dan Kebencanaan: Alokasi anggaran untuk jaring pengaman sosial berupa bantuan sosial bagi warga miskin serta dana tak terduga untuk mitigasi dan penanganan bencana.
2. Kesehatan dan Kemandirian Pangan: Program nyata untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pemenuhan gizi, serta penguatan sektor pertanian dan peternakan lokal demi tercapainya kemandirian pangan.
3. Kemandirian Ekonomi dan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi yang dikerjakan dengan metode padat karya tunai guna membuka lapangan kerja baru bagi warga lokal.
4. Digitalisasi dan Potensi Lokal: Akselerasi transformasi digital dalam sistem pelayanan publik kalurahan serta optimalisasi pengelolaan seluruh potensi asli daerah yang bernilai ekonomi tinggi.

Sebagai langkah penyempurnaan dokumen rencana kerja, narasumber menekankan pentingnya penggunaan instrumen data berbasis indikator makro. Pemerintah Kalurahan Hargorejo disarankan untuk selalu memperhatikan Indeks Desa dan target Sustainable Development Goals (SDGs) Desa dalam setiap penyusunan draf program. Penggunaan kedua instrumen data tersebut dinilai sangat krusial agar pemerintah kalurahan dapat memetakan status perkembangan wilayah secara presisi. Dengan menyelaraskan rancangan kegiatan dengan indikator SDGs Desa, seluruh program kerja yang didanai melalui Dana Desa maupun Dana Keistimewaan dapat berjalan lebih tepat sasaran, terukur, dan mampu memberikan dampak kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh masyarakat Hargorejo.

Dalam kesempatan yang sama, Sri Widada, S.IP, M.M selaku Ketua Bamuskal Hargorejo menyampaikan laporan capaian kinerja lurah Hargorejo tahun 2025 yakni,

1. Menurunnya jumlah KK Miskin tahun 2025, dengan indikator jumlah KK Miskin dengan capaian 467 dari target 473 atau rasio 101,28 persen;
2. Menurunnya jumlah anak stunting, dengan indikator jumlah anak stunting dengan capaian 42 dari target 40 atau rasio 95, 24 persen:
3. Meningkatnya PAKal, dengan indikator jumlah PAKal dengan capaian 121.495.322 dari target 119.512.710 atau rasio 101,66 persen;
4. Meningkatnya kualitas layanan publik Kalurahan, dengan capaian skor 86, 37  dari target 86 atau rasio 100,43 persen.                                                               

Dari keempat indikator penilaian SAKIP di atas hanya  satu yang belum sesuai target  yakni penurunan jumlah anak stunting. Adapun evaluasi dan langkah yang akan diambil Pemerintah Kalurahan Hargorejo diantaranya:

1. mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan dengan sasaran KK miskin serta melakukan validasi data kemiskinan melalui kegiatan pemetaan dan analisis kemiskinan secara partisipasif melalui pemasangan sticker data bansos di Masyarakat;
2. permasalahan stunting perlu intervensi mulai Pemberian Makanan Tambahan (PMT), peningkatan gizi dan peningkatan kesadaran keluarga stunting;
3. peningkatan PAKal melalui optimalisasi potensi PAKal;
4. peningkatan kualitas pelayanan publik kalurahan melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kalurahan serta penerapan standart pelayanan masyarakat.

Penulis  : Ajru F

Editor     : Yuli S